Skripsi Hukum

Pelaksanaan Pembayaran dengan Letter of Credit dan Non Letter of Credit dalam Kegiatan Ekspor Produk Kerajinan Tangan ( handycraft) di Wilayah Yogyakarta
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perdagangan internasional sering diidentikkan dengan kegiatan ekspor impor (exim). Kegiatan ekspor impor yang terjadi di antara negara didasari pada kenyataan bahwa mereka satu sama lain saling membutuhkan dan tidak ada satupun negara yang benar-benar mandiri. Berbicara mengenai exim berarti melibatkan dua atau lebih negara yang berbeda, maka bisa dipastikan bahwa transaksi perdagangan ini pelaksanaan pembayarannya lebih kompleks dibandingkan dengan pembayaran yang timbul dari transaksi lokal antar penduduk dalam satu negara.
Kompleksnya pelaksanaan pembayaran dalam transaksi perdagangan luar negeri (exim) cenderung disebabkan oleh faktor letak geografis yang berjauhan, adanya batas kenegaraan, perbedaan mata uang dan peraturan pemerintah yang mengatur perdagangan internasional di setiap negara. Adanya berbagai faktor tersebut tidak menjadi hambatan bagi para pelaku perdagangan internasional untuk bertransaksi.

OPTIMALISASI TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG - UNDANG NO 32 TAHUN 2004

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, perubahan tersebut berarti bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sudah barang tentu menimbulkan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan.
Bentuk nyata dari kedaulatan rakyat adalah di antaranya Pemilu(Pemilihan umum) baik Pemilihan Lembaga Legislatif maupun Pemilihan Lembaga Eksekutif secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan berbagai perundang-undangan Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah terutama yang mengatur Kewenangan dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penulis merasa tertarik untuk menelaah dan mengkajinya, karena persoalan Daerah yang menyangkut peranan Legislatif Daerah sering menjadikan objek perbincangan para ahli di bidang Otonomi Daerah.

Atau yang anda cari ada dibawah ini