Persoalan psikologis penting yang harus segera mendapat jawaban adalah hubungan antara agama dan Pancasila. Tanpa menuntaskan masalah ini, hambatan psikologis terhadap kontekstualisasi itu sendiri menjadi tidak berjalan baik. Sekalipun beberapa kalangan menilai bahwa hubungan ini tidak perlu dipersoalkan lagi, bahkan sudah jelas dan tidak perlu dipertentangkan, akan tetapi melihat beberapa fakta yang terjadi, persoalan hubungan kedua bidang ini secara batini tidak dapat dihindarkan.
Jika kontekstualisasi dipandang ibarat sebuah pembangunan, persoalan ini kiranya dapat dipandang sebagai prasarana dari pembangunan itu.
Agama sendiri menempatkan diri sebagai ideologi, sebuah konsep yang komprehensif tentang kehidupan. Disamping tuntutan terhadap esensi kedalaman dan pelaksanaannya, juga ada tuntutan pernyataan formal yang merupakan bukti pengakuan seseorang kepada sesuatu yang dianutnya.
Agama juga merupakan wilayah moral. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wilayah moral merupakan wilayah privacy yang bukan lagi merupakan masalah Pancasila. Sebab di sini Pancasila tidak mengajarkan mengenai konsep Tuhan yang pasti sebagai identitas personal suatu kebudayaan, melainkan sebuah konsep abstrak umum universal yang diharapkan diterima sebagai kenyataan untuk mewadahi pluralitas. Persoalannya terjadi sekularisasi dari ide Pancasila itu sendiri.
Atas jalan pemikiran Notonagoro, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah inti-inti kesamaan yang terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan agama-agama bangsa Indonesia, yang menurut kenyataannya begitu beraneka warna. Tentu masih ada hal-hal yang merupakan kesamaan, akan tetapi semuanya dapat dikembalikan kepada inti-inti yang menjadi sila-sila dari Pancasila, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Memang di dalam hidup manusia ada tiga macam jenis persoalan hidup yang pokok, yaitu hubungan dengan diri-sendiri, sesama manusia, serta terhadap asal mula segala sesuatu, yaitu Tuhan. Tiga soal hidup pokok ini yang terhadap diri sendiri, termasuk hubungannya dengan benda, tersimpul dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terhadap sesama manusia, yang mengenai benda pula terutama dalam lingkungan kenegaraan tercantum dalam sila-sila persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, serta terhadap asal mula segala sesuatu ialah terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Soal-soal hidup yang pokok ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang, lebih-lebih semua orang Indonesia sama, bahkan buat seluruh umat manusia sama, akan tetapi lain perwujudan dalam jawaban atas soal-soalnya, dan lain pula dalam hal pelaksanaan atau penjelmaan dari jawaban dan penyelesaian persoalannya.
Dalam pandangan Hasan Muhammad Tiro terhadap apa yang diutarakan Soekarno, (1999: 34-35) bahwa falsafah atau ideologi negara tidak berdasarkan pada falsafah atau ideologi rakyat. Hal ini disebabkan karena pembuangan islam yang hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya Tiro (1999: 80-81) sebagai salah satu bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Soekarno, mengatakan sinismenya bahwa Pancasila tidak berhak dinamakan falsafah, karena tidak memberikan jawaban yang jelas dan tuntas atas satu persoalanpun, juga bukan ideologi karena tidak berisi cita-cita atau keyakinan yang pasti. Kekecewaan terhadap pemerintahan Soekarno karena merasa nasionalisme Indonesia hanyalah nasionalisme golongan terbesar yang mempertopengkan Nasion untuk membenarkan dan mengesahkan kekuasaannya.
Kritik Tiro itu penting untuk menjadi bahan pertimbangan ketidakproporsionalan pemahaman terhadap ideologi, karena pada awalnya Tiro yang lahir di Pidie 1923 pernah menjadi Ketua Barisan Pemuda Indonesia dan mengibarkan merah putih sebagai pendukung setia Republik Indonesia tahun 1945.
Agama sendiri menempatkan diri sebagai ideologi, sebuah konsep yang komprehensif tentang kehidupan. Disamping tuntutan terhadap esensi kedalaman dan pelaksanaannya, juga ada tuntutan pernyataan formal yang merupakan bukti pengakuan seseorang kepada sesuatu yang dianutnya.
Agama juga merupakan wilayah moral. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wilayah moral merupakan wilayah privacy yang bukan lagi merupakan masalah Pancasila. Sebab di sini Pancasila tidak mengajarkan mengenai konsep Tuhan yang pasti sebagai identitas personal suatu kebudayaan, melainkan sebuah konsep abstrak umum universal yang diharapkan diterima sebagai kenyataan untuk mewadahi pluralitas. Persoalannya terjadi sekularisasi dari ide Pancasila itu sendiri.
Atas jalan pemikiran Notonagoro, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah inti-inti kesamaan yang terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan agama-agama bangsa Indonesia, yang menurut kenyataannya begitu beraneka warna. Tentu masih ada hal-hal yang merupakan kesamaan, akan tetapi semuanya dapat dikembalikan kepada inti-inti yang menjadi sila-sila dari Pancasila, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Memang di dalam hidup manusia ada tiga macam jenis persoalan hidup yang pokok, yaitu hubungan dengan diri-sendiri, sesama manusia, serta terhadap asal mula segala sesuatu, yaitu Tuhan. Tiga soal hidup pokok ini yang terhadap diri sendiri, termasuk hubungannya dengan benda, tersimpul dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terhadap sesama manusia, yang mengenai benda pula terutama dalam lingkungan kenegaraan tercantum dalam sila-sila persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, serta terhadap asal mula segala sesuatu ialah terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Soal-soal hidup yang pokok ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang, lebih-lebih semua orang Indonesia sama, bahkan buat seluruh umat manusia sama, akan tetapi lain perwujudan dalam jawaban atas soal-soalnya, dan lain pula dalam hal pelaksanaan atau penjelmaan dari jawaban dan penyelesaian persoalannya.
Dalam pandangan Hasan Muhammad Tiro terhadap apa yang diutarakan Soekarno, (1999: 34-35) bahwa falsafah atau ideologi negara tidak berdasarkan pada falsafah atau ideologi rakyat. Hal ini disebabkan karena pembuangan islam yang hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya Tiro (1999: 80-81) sebagai salah satu bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Soekarno, mengatakan sinismenya bahwa Pancasila tidak berhak dinamakan falsafah, karena tidak memberikan jawaban yang jelas dan tuntas atas satu persoalanpun, juga bukan ideologi karena tidak berisi cita-cita atau keyakinan yang pasti. Kekecewaan terhadap pemerintahan Soekarno karena merasa nasionalisme Indonesia hanyalah nasionalisme golongan terbesar yang mempertopengkan Nasion untuk membenarkan dan mengesahkan kekuasaannya.
Kritik Tiro itu penting untuk menjadi bahan pertimbangan ketidakproporsionalan pemahaman terhadap ideologi, karena pada awalnya Tiro yang lahir di Pidie 1923 pernah menjadi Ketua Barisan Pemuda Indonesia dan mengibarkan merah putih sebagai pendukung setia Republik Indonesia tahun 1945.
0 comments
Posting Komentar
Komentar Pembaca